Kenaikan BBM Perjudian Jokowi[1] - pondoklentera
Pada hari Sabtu (3/9/2022) pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menterinya resmi menetapkan kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar serta BBM nonsubsidi jenis Pertamax melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Perjudian Jokowi
Tentu bagi Presiden Jokowi kenaikan BBM itu adalah sebuah perjudian, karena memang kenaikan BBM itu bukanlah kebijakan yang populer. Artinya kenaikan BBM dapat menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi itu sendiri. Seperti yang sering kita dengar sendiri dari pernyataan Presiden Jokowi melalui medsos “kenaikan BBM Rp. 500, (lima ratus rupiah) demonya berbulan- bulan”. Begitu juga kenaikan BBM dapat memiliki efek domino; pertama kenaikan inflasi atau harga- barang. Kedua menurunnya daya beli masyarakat. Ketiga menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Maka yang patut diberi apresiasi positif terhadap Presiden Jokowi bahwa kenaikan itu diumumkannya sendiri secara langsung oleh Presiden Jokowi tidak dilakukan oleh pembantunya yaitu para menterinya.
Namun, kita yakin Presiden Jokowi sudah mengkalkulasi kebijakan kenaikan BBM yang tidak populer untuk dirinya, terlebih kenaikan itu ditetapkan pada saat menurunnya harga minyak dunia di bawah 100$ per barel. Kebijakan kenaikan BBM itu tidak lain demi kepentingan bangsa dan negara; pertama dari sisi kondisi kesehatan keuangan negara jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal atau bangkrut seperti Srilangka. Kedua merubah meltal dan karakter bangsa yang over menutut subsidi. Memang subsidi yang tepat sasaran dan tepat guna sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan UMKM, namun subsidi yang salah sasaran hanya meninabobokan masyarakat menengah keatas.
Maka sangatlah tepat bahwa kenaikan BBM subsidi Pertalite dari Rp. 7.600 per liter menjadi Rp. 10.000, dan Solar dari Rp. 5.150 per liter Rp. 6.800 per liter kemudian BBM nonsubsidi Pertamax dari Rp. 12.500 menjadi Rp. 14.500 perliter di dahului dengan peluncuran bantalan BLT Rp. 600.000 untuk masyarakat menengah ke bawah. Serta terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, untuk melihat respon masyarakat sehingga tidak terjadi culture shock (baca: kejutan budaya) meminjam istilah sosiologi sehingga menimbulkan punic buying dimana- mana terjadi antrian mengular untuk mendapatkan harga lama BBM.
Belajar dari Shohabat Umar bin Khotob
Umar bin Khotob adalah kholifah (baca: pemimpin) ke2 setelah wafatnya Rosulullah SAW., yang pernah membuat kebijakan yang tidak populer bahkan secara dhohir bertentangan dengan Al Qur’an dan Rosulullah. Salah satu kebijakan baru yang diambil, yaitu ketika Irak dan Syam berhasil ditaklukkan oleh tentara Muslim. Maka timbullah persoalan seputar pembagian tanah di kawasan tersebut. Apakah tanahnya akan dibagi- bagi kepada para prajurit yang berjasa menaklukkan kedua wilayah itu, atau diserahkan kepada para pemilik tanah untuk digarap dan pajaknya masuk kas negara.
Jika menilik pada dhahir al-nash (QS. Al-Anfal: 41), maka status tanah tersebut dikategorikan harta rampasan perang (ghonimah) yang harus dibagikan; empat perlima untuk prajurit perang dan sisanya untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rosulullah dalam pembagian tanah Khaibar. Namun, Kholifah Umar memandang, jika tanah- tanah tersebut dibagikan kepada para prajurit sesuai ayat tersebut, lalu bagaimana dengan nasib penduduk Irak dan Syam di masa selanjutnya. Mereka tentu akan terlantar karena tidak mempunyai mata pencaharian sebagai sumber ekonominya. Berdasar pertimbangan ini, Kholifah Umar bin Khotob mengambil kebijakan, bahwa tanah itu sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan negara.
Relevansi Perjudian Jokowi
Dari kebijakan Presiden Jokowi perihal kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax dapat ditarik benang merah dengan kebijakan Kholifah Umar bin Khotob; yaitu sama- sama kebijakan yang tidak populer dan tidak menguntungkan kepentingan warganya secara jangka pendek. Karena dengan subsidi BBM yang besar itu pasti menyenangkan masyarakat, namun resikonya bagi negara Indonesia bisa berimbas pada negara yang bangkrut yang justru dapat menimbulkan dampak yang lebih besar yaitu chaos (kekacauan). Dengan kenaikan BBM resikonya demo dimana- mana, pun resiko terburuk adalah Presiden Jokowi tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang menurun semoga tidak sampai pada penurunan Presiden Jokowi.
Justru dengan adanya kenaikan BBM diharapkan keuangan negara tetap sehat sehingga keberlangsungan negara dan pembangunan dapat tetap berjalan untuk menyiapkan bagi kesejahteraan dimasa yang akan datang.
Revolusi Mental
Respon masyarakat yang cenderung negatif yang menimbulkan panic buying antri mengular di SPBU tidak lepas dari karakter masyarakat yang latah, irasional dan manja serta kaya tapi bermental miskin pun tidak terkecuali para pejabat- pejabat kita. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat kita mudah termakan hoax sehingga dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang ingin mengais ikan di air keruh. Untuk itu kiranya perlu ditanamkan bagi segenap masyarakat seluas- luasnya. Pertama pentingnya pemberian subsidi yang tepat guna dan tepat sasaran. Misalnya; seluruh kendaraan kendaraan pribadi wajib minimal pertamax Ron92 dan solar nonsubsidi, adapun roda empat, roda enam dan seterusnya yang untuk tata niaga boleh mengunakan BBM bersubsidi termasuk angkutan umum (angkota, minibus, bus).
Kedua, pemerintah harus mendorong produktifitas masyarakat termasuk ekonomi kreatif perlu dioptimalkan dalam segala bidang sesuai ketrampilannya masing- masing, jangan hanya menjadi masyarakat konsumtif. Karena memang Rosulullah pun lebih menyukai umatnya menikmati hasil dari keringatnya sendiri bukan BLT.
Ketiga, tentunya pemerintah pun dalam jangka waktu tertentu dapat merubah kebijakan harga BBM, di sesuaikan dengan harga minyak dunia, kondisi keuangan negara dan terutama kondisi kemaslahatan masyarakat dengan kalkulasi serta perhitungan- perhitungan yang cermat dan detail. Sebagaimana kaidah fiqhiyah tasharruf al-imami ‘ala al-ra’iyyati manuthun bi al-mashlahati artinya kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.
Pada akhirnya mental dan karakter masyarakat maupun mental dan karakter para pejabat serta pemerintah harus beriringan berubah yaitu menjadi mental pemberi bukan penerima. Sebagaimana hadits Rosulullah SAW al-yadul ‘ulya aula/khoirun min yadi as-sufla artinya tangan diatas lebih mulia atau lebih baik daripada tangan di bawah.
[1] Sukur Widodo, S.Pd.I Penyuluh Agama Islam Fungsional Kankemenag Kab. Purworejo, NPWP: 34.852.457.0-531.000, BRI: 0078-01-034048-50-8, Hp. 081228733476, Cengkir Legi RT 02 RW 002 Desa Kalimeneng, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo 54262
---------- Forwarded message ---------
Dari:
Wiwid Sy <shofiahsyukur@gmail.com>Date: Rab, 7 Sep 2022 18:21
Subject: Fwd: Artikel/ Opini "Kepada Yth. Dewan Redaksi (Kurator) di Tempat Assalamu'alaikum wr.wb. Dengan ini saya bermaksud mengirimkan karya saya Kepada Bapak/Ibu Redaktur (Kurator) untuk ditindak lanjuti. besar harapan saya untuk dimuat pada rubrik yang Bapak/Ibu kelola. Demikian, mohon maaf dan terimakasih. Salam, Sukur Widodo, Cengkirlegi RT 02 RW 002 Kalimeneng Kemiri Purworejo 54262
To: <
jayadikastari@yahoo.com>
Kenaikan BBM Perjudian Jokowi[1]
Pada hari Sabtu (3/9/2022) pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo bersama sejumlah menterinya resmi menetapkan kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar serta BBM nonsubsidi jenis Pertamax melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Perjudian Jokowi
Tentu bagi Presiden Jokowi kenaikan BBM itu adalah sebuah perjudian, karena memang kenaikan BBM itu bukanlah kebijakan yang populer. Artinya kenaikan BBM dapat menurunkan elektabilitas Presiden Jokowi itu sendiri. Seperti yang sering kita dengar sendiri dari pernyataan Presiden Jokowi melalui medsos “kenaikan BBM Rp. 500, (lima ratus rupiah) demonya berbulan- bulan”. Begitu juga kenaikan BBM dapat memiliki efek domino; pertama kenaikan inflasi atau harga- barang. Kedua menurunnya daya beli masyarakat. Ketiga menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama Presiden Jokowi. Maka yang patut diberi apresiasi positif terhadap Presiden Jokowi bahwa kenaikan itu diumumkannya sendiri secara langsung oleh Presiden Jokowi tidak dilakukan oleh pembantunya yaitu para menterinya.
Namun, kita yakin Presiden Jokowi sudah mengkalkulasi kebijakan kenaikan BBM yang tidak populer untuk dirinya, terlebih kenaikan itu ditetapkan pada saat menurunnya harga minyak dunia di bawah 100$ per barel. Kebijakan kenaikan BBM itu tidak lain demi kepentingan bangsa dan negara; pertama dari sisi kondisi kesehatan keuangan negara jangan sampai Indonesia menjadi negara gagal atau bangkrut seperti Srilangka. Kedua merubah meltal dan karakter bangsa yang over menutut subsidi. Memang subsidi yang tepat sasaran dan tepat guna sangat dibutuhkan oleh masyarakat miskin dan UMKM, namun subsidi yang salah sasaran hanya meninabobokan masyarakat menengah keatas.
Maka sangatlah tepat bahwa kenaikan BBM subsidi Pertalite dari Rp. 7.600 per liter menjadi Rp. 10.000, dan Solar dari Rp. 5.150 per liter Rp. 6.800 per liter kemudian BBM nonsubsidi Pertamax dari Rp. 12.500 menjadi Rp. 14.500 perliter di dahului dengan peluncuran bantalan BLT Rp. 600.000 untuk masyarakat menengah ke bawah. Serta terlebih dahulu dilakukan sosialisasi, untuk melihat respon masyarakat sehingga tidak terjadi culture shock (baca: kejutan budaya) meminjam istilah sosiologi sehingga menimbulkan punic buying dimana- mana terjadi antrian mengular untuk mendapatkan harga lama BBM.
Belajar dari Shohabat Umar bin Khotob
Umar bin Khotob adalah kholifah (baca: pemimpin) ke2 setelah wafatnya Rosulullah SAW., yang pernah membuat kebijakan yang tidak populer bahkan secara dhohir bertentangan dengan Al Qur’an dan Rosulullah. Salah satu kebijakan baru yang diambil, yaitu ketika Irak dan Syam berhasil ditaklukkan oleh tentara Muslim. Maka timbullah persoalan seputar pembagian tanah di kawasan tersebut. Apakah tanahnya akan dibagi- bagi kepada para prajurit yang berjasa menaklukkan kedua wilayah itu, atau diserahkan kepada para pemilik tanah untuk digarap dan pajaknya masuk kas negara.
Jika menilik pada dhahir al-nash (QS. Al-Anfal: 41), maka status tanah tersebut dikategorikan harta rampasan perang (ghonimah) yang harus dibagikan; empat perlima untuk prajurit perang dan sisanya untuk kepentingan umum. Hal ini sesuai dengan yang dicontohkan Rosulullah dalam pembagian tanah Khaibar. Namun, Kholifah Umar memandang, jika tanah- tanah tersebut dibagikan kepada para prajurit sesuai ayat tersebut, lalu bagaimana dengan nasib penduduk Irak dan Syam di masa selanjutnya. Mereka tentu akan terlantar karena tidak mempunyai mata pencaharian sebagai sumber ekonominya. Berdasar pertimbangan ini, Kholifah Umar bin Khotob mengambil kebijakan, bahwa tanah itu sebaiknya dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan negara.
Relevansi Perjudian Jokowi
Dari kebijakan Presiden Jokowi perihal kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax dapat ditarik benang merah dengan kebijakan Kholifah Umar bin Khotob; yaitu sama- sama kebijakan yang tidak populer dan tidak menguntungkan kepentingan warganya secara jangka pendek. Karena dengan subsidi BBM yang besar itu pasti menyenangkan masyarakat, namun resikonya bagi negara Indonesia bisa berimbas pada negara yang bangkrut yang justru dapat menimbulkan dampak yang lebih besar yaitu chaos (kekacauan). Dengan kenaikan BBM resikonya demo dimana- mana, pun resiko terburuk adalah Presiden Jokowi tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang menurun semoga tidak sampai pada penurunan Presiden Jokowi.
Justru dengan adanya kenaikan BBM diharapkan keuangan negara tetap sehat sehingga keberlangsungan negara dan pembangunan dapat tetap berjalan untuk menyiapkan bagi kesejahteraan dimasa yang akan datang.
Revolusi Mental
Respon masyarakat yang cenderung negatif yang menimbulkan panic buying antri mengular di SPBU tidak lepas dari karakter masyarakat yang latah, irasional dan manja serta kaya tapi bermental miskin pun tidak terkecuali para pejabat- pejabat kita. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat kita mudah termakan hoax sehingga dimanfaatkan oleh pihak- pihak yang ingin mengais ikan di air keruh. Untuk itu kiranya perlu ditanamkan bagi segenap masyarakat seluas- luasnya. Pertama pentingnya pemberian subsidi yang tepat guna dan tepat sasaran. Misalnya; seluruh kendaraan kendaraan pribadi wajib minimal pertamax Ron92 dan solar nonsubsidi, adapun roda empat, roda enam dan seterusnya yang untuk tata niaga boleh mengunakan BBM bersubsidi termasuk angkutan umum (angkota, minibus, bus).
Kedua, pemerintah harus mendorong produktifitas masyarakat termasuk ekonomi kreatif perlu dioptimalkan dalam segala bidang sesuai ketrampilannya masing- masing, jangan hanya menjadi masyarakat konsumtif. Karena memang Rosulullah pun lebih menyukai umatnya menikmati hasil dari keringatnya sendiri bukan BLT.
Ketiga, tentunya pemerintah pun dalam jangka waktu tertentu dapat merubah kebijakan harga BBM, di sesuaikan dengan harga minyak dunia, kondisi keuangan negara dan terutama kondisi kemaslahatan masyarakat dengan kalkulasi serta perhitungan- perhitungan yang cermat dan detail. Sebagaimana kaidah fiqhiyah tasharruf al-imami ‘ala al-ra’iyyati manuthun bi al-mashlahati artinya kebijakan seorang pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan.
Pada akhirnya mental dan karakter masyarakat maupun mental dan karakter para pejabat serta pemerintah harus beriringan berubah yaitu menjadi mental pemberi bukan penerima. Sebagaimana hadits Rosulullah SAW al-yadul ‘ulya aula/khoirun min yadi as-sufla artinya tangan diatas lebih mulia atau lebih baik daripada tangan di bawah.
[1] Sukur Widodo, S.Pd.I Penyuluh Agama Islam Fungsional Kankemenag Kab. Purworejo, NPWP: 34.852.457.0-531.000, BRI: 0078-01-034048-50-8, Hp. 081228733476, Cengkir Legi RT 02 RW 002 Desa Kalimeneng, Kec. Kemiri, Kab. Purworejo 54262
